Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
DOI:
https://doi.org/10.54066/jikma.v2i3.1892Keywords:
Supervision, Law Enforcement, Local Government Accountability, APBD, Klungkung RegencyAbstract
This study evaluates the supervision and law enforcement regarding the accountability of the local government of Klungkung Regency towards the Regional Budget (APBD). The findings indicate that despite existing regulations governing the framework of supervision and the obligations of local governments, law enforcement still faces several challenges such as regulatory ambiguity and resource constraints. To enhance effectiveness, there is a need for capacity building of supervisory and law enforcement agencies, strengthening inter-agency cooperation, and safeguarding institutional independence. These efforts are crucial to ensuring good and accountable governance of regional finances.
References
Andari, D. P. T. A. 2022. "Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh." Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia. hlm. 97.
Azahra, Alma dan Fauzi Arif Lubis. 2021. "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan." Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8234-8245.
Bisri, Ihami. 2011. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. hlm. 130.
Budiharto, P., Larasati, E., & Suwitri, S. 2007. "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah." Dialogue, 4(1), 42-61.
Darmawan, Y. P., & Widayati, W. 2015. "Kebijakan Anggaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013." Journal of Politic and Government Studies, 4(3), 131-140.
Dewi, I. M. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)." Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro, hlm. 25.
Dewi, I. M. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)." Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro, hlm. 25.
Haerunisah, H., Asmara, M. G., & Basniwati, A. D. 2022. "Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014." Jurnal Diskresi, 1(2), 32.
Hatta, Moh. 2019. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. hlm. 21.
Ismail, Nur Hasan. 2007. Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik. Jogjakarta: Huma dan Magister Hukum UGM.
Ismail, Nur Hasan. 2007. Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik. Jogjakarta: Huma dan Magister Hukum UGM. Dalam Ngobrolin Hukum: Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. Diakses dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 158.
Mertokusuino, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 208.
Pebriyanti, N. L. P. R., & Pidada, I. B. A. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bupati dalam Penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(2).
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. hlm. 111-112.
Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.
Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. 2022. "Hukum Humaniter." Formosa Journal of Applied Sciences, 1(4), 361-380.
Sanyoto, S. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199-204.
Setiyowati, Lis dan Budi Ispriyarso. 2019. "Upaya Preventif dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 250-265.
Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 28.
Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. 2022. "Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada Saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali." Formosa Journal of Applied Sciences, 1(4), 361-380.
Suryana, K. D. 2019. "Peran Penting Tokoh Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi." Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 2(2), 48-57.
Sutrisna, I. W. 2018. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Anggaran Daerah." Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 1(2), 30-37.
Tri, Arso dan Gunawan Hi Abas. 2021. "Konsistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 438-449.
Yadnya, P. A. K., & Suandika, I. N. 2022. "Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 5(2), 62-70.
Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. 2023. "Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia “Studi Kasus di Provinsi Bali”." Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 1(3), 75-80.
Zain, B. T. 2023. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Program Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)." Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia, hlm. 34.
