APAKAH OPINI AUDIT, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN APBD MEMENGARUHI TINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.266Keywords:
Korupsi,, Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, Pendapatan Asli daerah, Pemerintah Daerah.Abstract
Tren kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama di pemerintahan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah korupsi, namun korupsi di pemerintah daerah masih cukup tinggi. Fraud Diamond Theory digunakan untuk mencari faktor-faktor terjadinya korupsi yang terdiri dari empat faktor, yakni pressure, opportunity, rationalization, dan capability. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi di pemerintah daerah dengan menggunakan Fraud Diamond Theory dari variabel opini audit, sistem pengendalian internal, belanja modal, dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sampel terdiri dari 541 pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di Indonesia selama tahun 2018-2020, sehingga sampel berjumlah 1623 sampel. Metode analis menggunakan SPSS dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan opini audit dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Sedangkan, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah.
References
Amri, K. 2017. Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal Terhadap Indek Perilaku Korupsi. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. 8(1): 49-65.
BPK RI. 2017. Opini Audit dan Korupsi. https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi. [22 Juni 2017].
Corrado, G., & Rossetti, F. 2018. Public Corruption: A Study Across Regions in Italy. Journal of Policy Modeling. 40(6): 1-19.
Gamayuni, R. R. 2018. The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. International Journal Economic Policy in Emerging Economies. 11(3): 248-261.
Ghozali, I. .2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Heriningsih, S. 2014. Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Jurnal Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah. 18(2): 29-36.
Hidayatun, F., & Juliarto, A. 2019. Fraud Triangle dan Fraud Diamond Model dalam Prediksi Kecurangan Laporan Keuangan. Diponegoro Journal of Accounting. 8(4): 1-8.
Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. 2017. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016, Journal e-Proceeding of Management. 4(2): 1637-1642.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK Tahun 2021.
Indonesia Corruption Watch (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.
¬Kompas.com. 2022. Pejabat Samsat Kelapa Dua Tangerang Didakwa Korupsi Pajak Daerah Kendaraan Rp 10,8 Miliar. https://regional.kompas.com/read/2022/09/01/194635178/pejabat-samsat-kelapa-dua-tangerang-didakwa-korupsi-pajak-kendaraan-rp-108?page=all. [01 September 2022].
¬Kompas.com. 2022. Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Rp 24,17 Triliun Jadi Bansos, Ini Rinciannya., https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/13545311/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bansos-ini-rinciannya. [29 Agustus 2022].
Kompas.id. 2022. Proyek Fiktif Jalan di Mamberamo Raya Rugikan Negara hingga Rp 3,8 Miliar. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/24/proyek-fiktif-jalan-di-mamberamo-raya-rugikan-negara-hingga-rp-38-miliar. [24 Oktober 2022].
Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2019.
Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2020.
Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2021.
Lui, Y. & Feng, H. 2015. Tax Structure And Corruption: Cross-Country Evidence. Public Choice. 162(1): 57-78.
Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
Maria, E. 2021. E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 5(1): 40-58.
Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. 2018. Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik. 1(1): 54-70.
Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. 2021. Financial Distress, Regional, Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Goverments. Jurnal of Accounting and Strategic Finance. 4(1): 54-70.
Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. 2019. Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintahan Daerah, Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 16(1): 216-232.
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. : 1-26.
Nasution, R. P. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum, 2(2): 1-65.
Nurfaidah & Novita. 2022. Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 27(1): 55-65.
Nurhasanah. 2016. Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga). Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. 2(1): 27-48.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. 2018. Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 9(2): 267–279.
Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. 2017. Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 1(4): 431-450.
Rahmasari, A., & Setiawan, D. 2021. The Determinants of Frauds in Local Governments. Jurnal Dinamika Akuntansi. 13(1): 37-50.
Ramadona, A. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi. 3(1): 2357-2370.
Ratmono, D. & Saleh, L. O. I H. 2017. Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 6(1): 1-13.
Rini & Sarah. 2014. Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi. 13(1): 1-20.
Sari, S. A., & Prabowo, T.W. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang. Diponegoro Journal of Accounting. 8(3): 1-9.
Supriyono, R. A. 2018. Pengertian Teori Agensi. Journal of Chemical Information and Modeling. :110(9).
Suyatmiko, W. H. 2021. Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. Jurnal Antikorupsi. 7(1): 161-178.
Syahrir, R. S., & Suryani. E. 2020. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017). Journal Accounting and Finance. 4(1): 20-28.
Tirtawirya, M. J., Selvianti, & Purwantiningsih. A. 2017. Peran Pemeriksaan dan Pengaruh Penerapan Rekomendasi Sistem Pengendalian Internal dalam Memberantas Korupsi. Universitas Budi Luhur: Jakarta.
Transparency International Indonesia (TII). Laporan Tahunan 2008 Jakarta: TII.
Umeh, J.C., Kyarem R. N., & Martins, I. 2013. Beneficial Grease Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development: The Nigerian Experience. Journal of Economics and Sustainable Development. 4(16): 221-235.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. Riset & Jurnal Akuntansi. 6(1): 1016-1028.
Wolfe, D. & Hermanson, D. 2004 The fraud diamond: considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 74(2): 38-42.
Yuliant, F., Setyawan, W., Gamayuni, R. R., & Prasetyo, T. J. 2020. E-planning, e-budgeting, and government internal control system as a corruption prevention tools in Indonesia. International Journal The Future Opportunities and Challenges of Business in Digital Era 4.0. 257-261.
