Analisis Asas Terang dan Tunai dalam Investasi Saham Pada Perseroan Terbatas (Tertutup)
DOI:
https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.235Abstract
Asas terang dan tunai adalah satu diantara asas yang diketahui pada hukum agraria dan pertanahan. Asas ini merupakan ketentuan dari hukum adat yang kemudian diadopsi pada hukum nasional. Asas terang dan tunai merupakan sebuah konsepsi yang bisa ditafsirkan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan saat melakukan transaksi. Terang bisa dimaknai bahwa perbuatan jual beli harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang mempunyai wewenang terkait hal tersebut, dalam hal jual beli tanah yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah, sementara tunai bisa dimaknai sebagai wujud pembayaran yang dilakukan seketika saat transaksi terjadi berdasar pada persetujuan para pihaknya tentang jumlah yang harus dibayarkan. Namun, dalam jual beli/investasi saham, hal yang demikian belum menjadi perhatian bagi para pihak. Cukup banyak sengketa yang terjadi yang diakibatkan tidak diterapkannya asas terang dan tunai saat melakukan investasi saham. Hal ini kemudian menarik minat Penulis untuk menganalisis sejauh mana aturan/ketentuan asas terang dan tunai pada investasi/jual beli (pemindahan hak) atas saham serta implikasi yang terjadi ketika tidak melaksanakan ketentuan tersebut.
References
________, Aneka Perjanjian, cet. 10. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)
________, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]
Desvia, Winandra. dan Hanafi Tanawijaya. “Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.LBT)”. Jurnal Hukum Adigama. (Volume 3, Nomor 2, 2020)
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) ________________Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I. (Jakarta: Djambatan, 2008)
Hidayat, Wastam Wahyu. Konsep Dasar Inevestasi dan Pasar Modal. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pgp
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Marpaung, Usman Efendi. “Perspektif UUPT Terkai Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual Beli Saham”. Jurnal Smart Hukum.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)
Perangin, Effendi. Praktek Jual Beli Tanah, cet. II. (Jakarta: Rajawali, 1990)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseraon Terbatas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 470)
Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi, revisi kedua cetakan III. (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018)
Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. Hukum Adat Indonesia, cet. 11. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
Soepomo, R.D. Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Cet. 2. (Jakarta: Djambatan, 1982)
Subekti, R. Hukum Perjanjian, cet. 19. (Jakarta: PT intermasa, 2002)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
Wulandari, Lifia Feby. “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham”. Recital Review (Volume 3, Nomor 2, 2021)
