Urgensi Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan TBNRI
DOI:
https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.234Keywords:
Urgensi, Pengumuman, Akta Pendirian PTAbstract
. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) merupakan media untuk mengumumkan pengumunan resmi yang berisi segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib diumumkan dalam berita negara. Dalam Prespektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) wajib mengumumkan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT. Pengumuan Akta pendirian PT tersebut memuat anggaran dasar PT beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Setelah pengumuman Akta pendirian tersebut, perseroan sah menjadi badan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga. Namun kini dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PT dapat memperoleh status badan hukumnya setelah melakukan pndaftaran kepada menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam UU PT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengumuman PT dalam TBNRI, dan dampaknya apabila PT tidak diumumkan dalam TBNRI.
References
Azizah. (2015). Hukum Perseroan Terbatas, Malang : Intimedia.
Harahap, M. Yahya. (2019). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
Syarifin, Pipin. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia
Jurnal :
Hafzha Rika Nasution. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtpersoonlijkheid). Volume 8 No. 1.
Nasution, Hafzha Rika. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtpersoonlijkheid). Selisik - Volume 8, Nomor 1.
Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. (2022). Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Analisis Hukum.
Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Aufi Qonitatus Syahida. (2021). Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Indonesian Notary Vol. 3 No. 2.
Victorius, Pangemanan Michael. (2016). Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lex Privatum, Vol. IV/No. 5.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
